peraturan jasa konstruksi 2018. Ada beberapa pasal yang mengalami perubahan, penghapusan maupun penambahan. peraturan jasa konstruksi 2018

 
 Ada beberapa pasal yang mengalami perubahan, penghapusan maupun penambahanperaturan jasa konstruksi 2018  Surat Edaran Menteri nomor 14/SE/M/2018 157109 kali

1, LD. 595. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. biaya overhead penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. go. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 04 Perumusan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 08 Peraturan Pelaksanaan Bidang Jasa Konstruksi Undang-Undang Cipta Kerja “Membawa Harapan Baru Transformasi Kelembagaan Jasa Konstruksi” 16 Pengembangan Sistem 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/PRT/M/2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Arbitrase Dasar Hukum. Aturan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi diatur berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU Pajak Penghasilan dan diatur khusus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Kebijakan dan Inovasi PBJ. Pengadaan Langsung, c. id : 34 hlm. Selasa, 18 Juli 2023. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya serta jasa konsultansi. E. 2016/No. 2021/No. Ayat (6) Cukup jelas. 896. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Nomor: 14 Tahun 2021: Jenis. TENTANG. SBU Konstruksi. d. Konstruksi diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan. NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH, Menimbang : a. 4 Peraturan LKPP 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola Lampiran I. Usaha Jasa. T. 98, jdih. Karena penyedia jasa konstruksi adalah perusahaan yang memiliki kualifikasi usaha kecil, maka dikenakan tarif 3% sehingga perhitungannya akan seperti ini: Nilai Kontrak X Tarif PPh Jasa Konstruksi yaitu Rp 2 miliar x 3% = Rp 60. terdapat lima (5) perubahan dan/atau penyesuaian peraturan pelaksana sektor konstruksi yang tertuang dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang. Mengingat : 1. a. 00 WIB. 000. 01 Juni 2015 569402 kali 37727 kali. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menirnbang bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya 2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Peraturan Presiden: Nomor: 16: Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Kamis, 22 Maret 2018: Diunduh Sebanyak: 833. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. Peraturan Menteri nomor 22/PRT/M/2018. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalahPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 63); c. 13/09/2020. dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang. Beberapa kali pada selama Puasa di tahun 2020, saya mengikuti pembahasan Draft PermenPU terbaru terkait Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. 29, BD 2021/29. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi. U. id : 21 hlm. Mengingat : 1. Dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 dijelaskan hal-hal sebagai berikut :. Hubungan horizontal antarruang atau. Karena itu, di Pasal 10D disebutkan bahwa ketentuan tarif ini. peraturan perundang-undangan, dapat berupa : a. Tahun. Tender pemerintah Indonesia ini dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia dengan metode: [3] Tender cepat. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018. 4. id : 92 hlm. c. 14. a. Peraturan ini terdiri dari 4 Bab dan 10 Pasal, yaitu Ketentuan Umum; Ketentuan Teknis; Dokumen Pemilihan; Ketentuan Penutup. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk. Mengingat : 1. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi. UU 2/2017 mencabut dan menyatakan UU. Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 226/PJ. 20 Maret 2019 649458 kali 251615 kali. 1 Peraturan ini menjelaskan kebijakan dan prosedur bagi pemangku kepentingan dalam melakukan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya (tidak termasuk Jasa Konsultansi) melalui Tender Internasional. 12 Tahun 2021 mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 di mana Presiden Joko Widodo telah menandatanganinya. konstruksi. bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang. Ketentuan Penutup. bahwa sesuai dengan Pasal 35H ayat (2) Peraturan LPJK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional […] PEMERINTAH menerbitkan aturan baru untuk pajak penghasilan (PPh) usaha jasa konstruksi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. 22 Tahun 2020 Pasal 84 ayat 1 dan 2 Dalam setiap penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (termasuk sub penyedia jasa dan pemasok) wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan. pu. 3. Baca juga: Tahun 2022, Pemerintah Targetkan 81. untuk mengatur segala hal yang melib atkan jasa konstruksi, dimana pada penelitia n ini yang dilakukan di Jakarta, Indonesia, dipakai Undang – Undang No. 6626, jdih. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 15 /PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan. 2018 Nomor 896); 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. 280. mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Forum Jasa Konstruksi Daerah; g. 1. pu. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 52 Bentuk Peraturan Presiden (PERPRES) Bentuk Singkat PERPRES Tahun 2018 Tempat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2O2O tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana; danb. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk pada tanggal. 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 3. Perpres Nomor 16 Tahun. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menirnbang bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) PP 9/2022, besaran DPP atas. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 4. 30 Januari 2020 8556 kali 22403 kali. Peraturan Presiden Nomor 27. 2023/No. : a. Judul. Apakah PPh Badan atas Jasa Konstruksi pada PT. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 6. Konsultansi Konstruksi. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761), dicabut oleh Peraturan LKPP 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola dan dinyatakan sudah tidak berlaku. Login Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2014 Tahun 2014 Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi dan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagalistrikan. Ada beberapa pasal yang mengalami perubahan, penghapusan maupun penambahan. 21 November 2014 11906 kali 15531 kali. Sekadar info, yang dimaksud dengan jasa maklon adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa pembuatan suatu barang tertentu. Ayat (1)PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI. 2020/No. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 38 11 TerbiTnya UU CipTa Kerja, Harapan barU pemUliHan. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, perluLembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasianal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. Dasar hukum penerbitan Permen PUPR 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015. E. Norma,Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) K3 terkait bidang Konstruksi dan Bangunan Sertifikasi Kompetensi K3 Bidang Konstruksi Bangunan. Pengadaan jasa katering, pekerjaan perbaikan gedung, dll. Kedua, perkuatan masyarakat jasa konstruksi, melalui. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. PPh final atas usaha jasa konstruksi dihitung dengan mengalikan tarif dan dasar pengenaan pajak (DPP). 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi download; 20 perpres no. go. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Bersama Menteri PU dan Kepala BKN Nomor 04/PRT/M/2014 DAN Nomor 08 Tahun 2014 Tugas Pokok Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari kegiatan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang. Undang-Undang No. pu. 13 Pasal 1 angka 12 Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018. biar gak hilang alias gampang nyarinya. 2018/No. go. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemilihan. Permen PUPR No. Ayat (7) Cukup jelas. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 huruf e, Pasal 33, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PPh pasal 4 ayat (2) adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu ( jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya) Dasar Hukum. 14/2020 : 17 Juni 2020: 59 : Sosialisasi Katalog Elektronik Sektoral versi 5. Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2016. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200. 000. JDIH LKPP - Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. id : 44 hlm. Berdasarkan : 1. Pemilihan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. yang memerlukan layanan jasa konstruksi. dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang. 6 Hubungan Komplementaris antara UUJK dengan Pengaturan Lainnya 3. 4 Asas-asas Pengaturan Jasa Konstruksi 1. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. NOMOR 16 TAHUN 2018 DAN ATURAN TURUNANNYA . 000. Konstruksi industri (Industrial construction) meliputi pembangunan pabrik. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 2. Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang meliputi:NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, Menimbang : a. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang stándar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; g. kredit/pembiayaan konstruksi Rumah layak huni. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. 1, BN. Tahun. id - 3 - C. bahwa untuk. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan Sosialisasi Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. E. Jenis. 2013 53. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); 2. Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi: Kategori: Keputusan Deputi I: Nomor: 5: Tahun: 2018: Tanggal Ditetapkan: Kamis, 08 November 2018: Diunduh Sebanyak: 55. E. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi. yang terkait dengan persyaratan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk dapat. Usaha Jasa Konstruksi dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Septi Muryani 1 MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dasar hukum jaminan pemeliharaan konstruksi tercantum dalam perpres No. Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan UsahaPertanyaan kedua ini sebenarnya lebih dikarenakan kondisi kebaruan metode pengadaan pekerjaan konstruksi Design Build dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. termasuk jasa industri. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Und ang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 4. Pertama, faktur pajak standar dan kedua adalah Surat Setoran Pajak (SSP). . Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2016 286. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Judul. Kata Kunci: Pedoman, Rencana Aksi Pengelolaan Pengadaan.